PDIP Menjadikan Kantor Partai sebagai Dapur Umum, Bantu Rakyat di Masa Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan tidak henti-hentinya membantu meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan PPKM darurat.
Kali ini, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu membuka dapur umum di kantor-kantor PDI Perjuangan di sejumlah daerah di Indonesia.
Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pihaknya memang terus mendorong jajarannya untuk mengubah kantor partai sebagai dapur umum, sekaligus lokasi percepatan vaksinasi Covid-19.
“PDI Perjuangan lebih mengedepankan tindakan konkret di lapangan dengan kerja kerakyatan berdasarkan rasa solidaritas dan semangat gotong royong sebagai sikap hidup partai," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (19/7).
Menurutnya, dapur umum yang didirikan dan digerakkan Baguna PDI Perjuangan itu mengedepankan semangat kemanusiaan.
Pelaksanaan dilakukan dengan prosedur ketat, termasuk pemenuhan aspek kesehatan khususnya kandungan gizi dalam makanan.
"Di Jakarta saja sejak Jumat yang lalu telah dibuat lima dapur umum. Kantor partai juga membantu percepatan vaksin untuk rakyat. Demikian halnya di Sumut, Jatim, Jateng, dan lain-lain," kata dia.
Hasto memastikan PDI Perjuangan terus menggalang gotong royong sebagai energi positif membantu masyarakat yang sedang tertekan akibat pandemi corona ini.
PDIP terus bergerak membantu meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan PPKM darurat. Kali ini, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu membuka dapur umum di kantor partainya di sejumlah tempat di Indonesia.
- Bela Jokowi, Jubir PSI Sebut PDIP Gunakan Provokasi dan Fitnah untuk Meraup Simpati
- Pangeran Mangkubumi Tantang Deddy Sitorus Sebutkan Nama Utusan yang Menyeret Nama Jokowi
- Eks Wakapolri: Dakwaan KPK Terhadap Hasto Dilebih-lebihkan, Pasal Pokok Juga Tak Jelas
- Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik