PDIP Merasa Kecolongan soal APBN Perubahan
Selasa, 18 Juni 2013 – 16:36 WIB

PDIP Merasa Kecolongan soal APBN Perubahan
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan bahwa fraksinya di DPR telah kecolongan saat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2013 diputuskan dalam Rapat Paripurna tadi malam (17/6). Pasalnya, fokus PDIP adalah pada naik atau tidaknya BBM subsidi.
"Sehingga pasal yang memberikan legitimasi atau legalitas dukungan APBN pada lumpur Lapindo dan jumlah yang disepakati kurang mendapat perhatian secara lebih cermat," kata Basarah di DPR, Jakarta, Selasa (18/6).
Anggota Komisi III DPR itu mengaku tidak curiga tentang dugaan adanya kongkalingkong antara Fraksi Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sebab, dalam APBN Perubahan 2013 juga ada penambahan anggaran sebesar Rp 155 miliar bagi korban Lumpur Lapindo.
Namun demikian Basarah memilih memersilakan masyarakat menilai dukungan Golkar atas RUU APBN Perubahan 2013 dengan anggaran untuk korban Lapindo. "Faktanya bahwa Partai Golkar menyetujui RAPBN-P jadi Undang-Undang, di dalamnya disepakati tentang APBN dan Lapindo. Di sisi lain keberadaan pasal tentang APBN-P tentang dampak juga disetujui," pungkasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan bahwa fraksinya di DPR telah kecolongan saat Rancangan Anggaran Pendapatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya
- 60 Influencer Terpilih Jadi Penebar Kebaikan Hijab Tiebymin
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?