PDIP Merasa Tak Punya Beban
Pramono Ingin Pimpin Paripurna soal Angket Pajak
Senin, 21 Februari 2011 – 21:12 WIB

Wakil Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, Pramono Anung.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pramono Anung, menegaskan bahwa dirinya siap memimpin Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2) guna membahas usulan hak angket pajak. Penentuan siapa yang bakal memimpin rapat paripurna besok terbilang penting dan strategis karena kian kerasnya perbedaan pendapat antara pengusul dan pihak yang menolak usulan angket.
"Tidak bermaksud mendahului hasil rapar pimpinan DPR membahas segala sesuatu persiapan rapat paripurna besok, termasuk menentukan siapa yang memimpin rapat. Maka PDI-P menyatakan siap untuk memimpin paripurna membahas usulan hak angket pajak," tegas Pramono Anung, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (21/2).
Baca Juga:
Menurut Pramono, palu pimpinan paripurna lebih baik dipegang dirinya. "PDIP mempunyai posisi yang paling enak untuk memimpin paripurna karena tidak memiliki beban apapun," jelas Pramono.
Mencermati situasi terkini menjelang paripurna besok, mantan Sekjen DPP PDI-P itu yakin bahwa dua fraksi koalisi yakni Golkar dan PKS tidak akan balik badan dan akan tetap melanjutkan proses hak angket perpajakan sampai lolos ke paripurna. "Kalau melihat komitmen teman-teman di Fraksi Golkar dan PKS, saya yakin hak angket ini bisa terus. Mereka harus ingat bahwa rakyat akan melihat apakah tekanan bisa mengalahkan komitmen mereka," tutur Pramono.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pramono Anung, menegaskan bahwa dirinya siap memimpin Sidang
BERITA TERKAIT
- Tak Incar Jabatan, ART: Saya Cukup Jadi Adik Seorang Anwar Hafid
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa