PDIP Minta Isu Pencopotan Rieke dari Baleg Tak Digoreng-goreng
Kamis, 09 Juli 2020 – 16:50 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bambang Wuryanto meminta isu pencopotan Rieke Diah Pitaloka sebagai wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) jangan digoreng-goreng.
Awalnya, Bambang menjelaskan bahwa fraksinya menempatkan 18 orang tim terbaiknya di kelompok fraksi (Poksi) Baleg DPR RI. Kapoksinya sendiri merupakan pensiunan jenderal TNI bintang dua yakni Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan.
“Semua kekuatan kita geser ke situ (Baleg). Rotasi juga dilaksanakan dari waktu ke waktu," ucap Bambang.
Ke depan, sepanjang pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja masih akan ada pergeseran anggota sesuai bidang masing-masing. Misalnya ketika memasuki bab tentang tanah, maka fraksinya akan diperkuat anggota Komisi II. Begitu seterusnya untuk sektor lain.
Sedangkan sebagai pimpinan di Baleg, Rieke digantikan oleh Komjen Pol (Purn) Muhammad Nurdin, yang menurut Bambang memiliki disiplin tinggi.
“Bukan yang lain tidak disiplin, tetapi beliau sudah bisa memilah kepalanya dalam berbagai sektor pemikiran. Karena apa? Karena beliau komjen bintang tiga sudah pernah menjadi kapolda dua kali. Artinya, pemahaman secara utuh terhadap setiap persoalan clear," tegas Bambang.
Untuk itu, pihaknya meminta pergantian pimpinan Baleg dari Fraksi PDIP ini jangan digoreng-goreng lagi. Diketahui, sebelumnya sempat ada dugaan pencopotan Rieke karena polemik RUU HIP.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bambang Wuryanto meminta isu pencopotan Rieke Diah Pitaloka sebagai wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) jangan digoreng-goreng.
BERITA TERKAIT
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Akademisi Universitas Bung Karno Nilai Penetapan Tersangka Hasto Murni Proses Hukum
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi