PDIP Minta Mendag tidak Ambil Kebijakan Bertentangan dengan Politik Pangan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen DPP PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi agar tidak bertindak sendiri dalam melakukan impor beras.
Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu mengingatkan Mendag Lutfi harus sejalan dengan politik pangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Menteri perdagangan jangan bertindak sendiri. Sebagai pembantu presiden, menteri perdagangan harus memahami politik pangan yang dijalankan presiden," kata Hasto di sela-sela penanaman pohon di kawasan Waduk Rawa Lindung, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (21/3).
Hasto menegaskan bahwa PDIP menolak impor beras karena Indonesia memiliki spirit kedaulatan di bidang pangan.
Menurutnya, Indonesia juga memiliki sumber pangan yang luar biasa, sehingga tidak perlu melakukan impor beras.
Dia menjelaskan PDIP atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sejak satu tahun lalu telah melakukan gerakan menanam pohon pengganti beras.
Menurut dia, pohon yang ditanam itu seperti sukun, ketela, umbi-umbian, porang, pisang, dan lain-lain.
"Karena itulah sikap PDI Perjuangan tegas, kami menolak impor beras," ungkap Hasto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan Mendag M. Lutfi tidak mengambiil kebijakan impor beras yang bertentangan dengan politik pangan yang dijalankan Presiden Jokowi.
- Survei Median: 46 Persen Netizen Tak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto