PDIP Minta Pemerintah Audit BBM

JAKARTA- Dalam rapat kerja rapat kerja gabungan DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Perekonomian, yang diwakili Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, komisi VII DPR RI meminta audit realisasi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi oleh BPK. Ismayatun, anggota komisi VII DPR RI mengatakan kenapa terdapat perbedaan dari data yang ia peroleh dari media yang mengatakan realisasi subsidi sampai Oktober sudah mencapai Rp 118.6 triliun. Sementara, data pemerintah mengatakan realisasi subsidi sudah mencapai Rp130,90 triliun.

"Berarti masih ada sisa 8-9 trliliun, oleh karena itu kami dari FPDIP menginginkan adanya audit investigasi BPK terhadap realisasi BBM dan elpiji sepanjangg 2008, baik itu untuk ESDM maupun keuangan," katanya.Namun data, yang ia sebut dibantah oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu. Menurutnya terdapat angka Rp118,6 triliun ini baru merupakan 95% klaim dari Pertamina pada bulan September. Sedangkan jika diajukan oleh Pertamina 100 %, maka pencairan September sebesar Rp120,7 triliun, sedangkan realisasi subsidi BBM dan Elpiji sampai Oktober akan mencapai Rp130,9 Triliun.(wid)