PDIP Ngebet agar PAN dan PKB Dukung Ahok Saja

jpnn.com - jpnn.com - PDI Perjuangan terus membujuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar mau bergabung dalam koalisi pendukung duet Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat di pilkada DKI putaran kedua.
Namun, kader PAN dan PKB di bawah ternyata tak mau mendukung duet yang dikenal dengan sebutan Ahok-Djarot itu. Bahkan sudah ada dewan pimpinan cabang (DPC) PAN dan PKB yang memilih mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Meski demikian hal itu tak membuat PDIP surut langkah membujuk PAN dan PKB. Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan mengatakan, sekretaris jenderal partainya, Hasto Kristiyanto terus berupaya mendekati PAN dan PKB.
"Yang jelas Pak Hasto tetap melakukan upaya-upaya, bagaimana hasilnya kita lihat saja," kata Trimedya, Jumat (24/2).
Soal adanya DPC PAN dan PKB yang tak mau mendukung duet Ahok-Djarot di pilkada DKI putaran kedua, Trimedya justru menanggapinya secara santai. Sebab, pegangannya adalah keputusan DPP. “Makanya kita tunggu saja yang resmi," ujarnya.
Trimedya sangat berharap PAN dan PKB tetap satu barisan dengan PDIP pada pilkada DKI. Sebab, hal itu akan memperkuat koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo.
"PDIP berharap kompak dalam segala hal, alangkah baiknya kalau parpol pendukung pemerintah ini solid," pungkasnya.(cr2/JPG)
PDI Perjuangan terus membujuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar mau bergabung dalam koalisi pendukung duet Basuki
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
- Brando PDIP Minta Dispenda Kawal Ketat Kebijakan Pramono Turunkan Tarif BBM Kendaraan untuk Warga Jakarta
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- Bikin Surat Lagi, Hasto Kian Yakin Perkara yang Menjeratnya sebagai Pengadilan Politik