PDIP Nilai Hitungan Beban Pemerintah Salah

Dijelaskan Dolfie, pemerintah memaksa  memberi Rp137,4 triliun subsidi BBM, LPG. Dengan konsekuensi pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM harus dihapus.

Ia melanjutkan, apabila pemerintah mau menambah subsidi dan tak menaikkan harga BBM, maka subsidi harus ditambah menjadi Rp178 trilliun. Justru pemerintah sebenarnya memiliki dana sebesar Rp134 trilliun sebagai tambahan penerimaan dalam RAPBN-P 2012.

Menurutnya, uang itu didapat dari sisa  APBN 2011 sebesar Rp51 trilliun, surat berharga negara Rp25 trilliun, hasil kenaikan minyak dunia Rp46,8 trilliun, dan pendapatan neto utang dan non-utang Rp11,2 trilliun.

Masalahnya, kata dia, pemerintah lebih memilih mengalokasikan Rp30,6 triliun dari tambahan penerimaan untuk kompensasi kenaikan harga BBM berupa Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM), dan tambahan belanja negera sebesar Rp13,6 trilliun. "Akibat pilihan itu, pemerintah hanya bisa menambah dana subsidi BBM sebesar  Rp13,8 trilliun," katanya.