PDIP Paham, Kalau Terus Diam Elektoral Bakal Karam
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai PDIP Mengetahui kinerja penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang masih banyak kekurangan.
Menurut Ujang, Parpol berlambang banteng moncong putih itu pun tidak bisa diam dengan hal tersebut.
"PDIP tahu dan paham, jika terus diam dan tak berteriak, secara elektoral PDIP bisa karam," tulis Ujang melalui layanan pesan, Rabu (4/8), menanggapi kritik Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu kepada pemerintah.
Menurut Ujang, PDIP terpaksa memainkan politik dua kaki. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tetap menjadi pendukung pemerintah sembari melancarkan kritik atas penanganan pandemi.
"Jika kepercayaan rakyat rendah pada pemerintah, akan berdampak juga ke PDIP. PDIP juga bisa tak akan dipercaya publik. Maka, strategi dua kaki itu dilakukan," tutur dia.
Ujang menilai, politik dua kaki sebenarnya tidak bagus diterapkan partai pendukung pemerintah. Terlebih, kepemimpinan Presiden Jokowi memerlukan dukungan kuat dari pihak mana pun di dalam upaya menanggulangi pandemi.
"Namun, apa boleh buat, demi eloktoral ke depan dan demi agar bisa mendapat simpati rakyat, maka mengkritik pemerintah pun dilakukan," kata dosen Universitas Al Azhar, Jakarta itu.
Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.
Ujang Komarudin menanggapi kritik tajam dua politikus PDIP Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu kepada pemerintah.
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi