PDIP: Pak Ahok Telah Merusak Semua Momentum

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, mengusung Basuki T Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017 merupakan skenario yang awalnya diperjuangkan partai banteng moncong putih. Bahkan, konsep itu sudah menjadi komitmen sejak 2012 ketika Ahok menjadi calon wakil gubernur mendampingi jago PDIP Joko Widodo. 

"2012 mendukung dia menjadi gubernur, dilantik di Istana Negara. Waktu itu Pak Ahok hampir di-impeachment DPRD DKI Jakarta. PDIP di depan membela Pak Ahok. Bahkan kita ingin melanjutkan duet Pak Ahok dengan Pak Djarot ini tahun 2017," kata Basarah di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (12/8).

Rencana tersebut juga memperhatikan latar belakang Ahok yang berasal dari etnis Tionghoa. Ketika itu, PDIP memang tengah mencoba konsep pemerintahan daerah yang plural, di mana kepala daerah tidak dipegang oleh putra daerah atau kelompok mayoritas. 

Namun, tambah Basarah lagi, semua rencana tersebut pada akhirnya dirusak oleh tindakan-tindakan Ahok sendiri. "Ini ekstraksi kebangsaan. Pak Ahok waktu itu kita jadikan proyek kebangsaan ini. Hanya saja dalam prosesnya Pak Ahok merusak semua momentum itu," ujar Basarah.

Tindakan Ahok yang disebut Basarah merusak momentum itu salah satunya adalah mengultimatum Ketum PDIP Megawati Soekarno agar memberikan rekomendasi satu minggu untuk pasangan Djarot-Ahok. Menurutnya, ketika itu Ahok mengancam maju lewat jalur independen di Pilkada Jakarta.

"PDIP tentu menjaga marwah kan, tidak mungkin seorang Ahok bisa mengintimidasi Bu Megawati Soekarnoputri, kita abaikan permintaan dia," ujar Basarah. 

Tidak berhenti di situ, Ahok kemudian meminta PDIP mendukungnya di jalur independen. Menurut Basarah, hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep gotong-royong kepartaian dan bakal menurunkan marwah serta derajat PDIP.

Aksi Ahok yang terakhir terjadi setelah mantan bupati Belitung Timur itu kembali berubah haluan dengan memilih jalur parpol. Tak lama setelah mengumumkan perubahan sikapnya, Ahok bertemu dengan Megawati, Presiden Joko Widodo, Puan Maharani dan Hasto Kristoyanto.