PDIP Pastikan Jokowi Tetap Bagi-Bagi Kekuasaan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah memastikan partai pengusung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) pasti akan mendapat posisi di pemerintahan. Meski demikian, kader partai yang disodorkan untuk menjadi menteri itu harus berkualitas.

Menurut Basarah, koalisi tanpa syarat yang dibentuk Jokowi tidak pernah dimaksudkan untuk menghilangkan pembagian kekuasaan. Pasalnya, tidak mungkin Jokowi mengurus negara sebesar Indonesia tanpa dukungan banyak pihak.

"Setelah dilantik, Pak Jokowi nanti akan kelola sekitar empat ribu jabatan publik. Apakah PDIP akan ambil semua jabatan-jabatan itu? Saya katakan tidak mungkin. Karena PDIP sendiri tidak punya resource untuk itu," kata Basarah dalam acara diskusi Forum Pemred JPNN di Senayan, Jakarta, Rabu (27/8) malam.

Namun, lanjut Basarah, belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bagi-bagi kekuasaan sejak awal memiliki dampak yang sangat buruk. Pasalnya, partai-partai jadi seenaknya mengajukan kader untuk menduduki jabatan tertentu tanpa memperhatikan lagi kompetensi dan integritas.

Atas dasar itu pula Jokowi akhirnya membentuk koalisi tanpa syarat. Dengan sistem ini, Jokowi dapat dengan bebas menolak calon yang diajukan partai-partai pengusung jika memang dinilai tidak memenuhi syarat. "Pak Jokowi tidak mau terjebak dalam situasi di mana dia harus mengangkat seorang menteri yang tidak kompeten karena perjanjian," tuturnya.

Lebih lanjut mengenai penunjukan menteri, Basarah menegaskan bahwa hal itu baru akan diputuskan setelah arsitektur kabinet terbentuk. Pasalnya, arsitektur kabinet menjadi pondasi bagi Jokowi untuk menentukan sosok seperti apa yang layak untuk mengisi sebuah posisi.

"Setelah arsitektur kabinet dibuat, inventarisasi masalah disusun serta solusinya ditemukan. Setelah itu baru muncul sosok seperti apa yang cocok untuk jadi menteri," pungkasnya.(dil/jpnn)