PDIP Pastikan Tak Dukung Eks Terpidana Korupsi Maju di Pilkada 2020

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memastikan tidak akan mendukung koruptor maju dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020. Sebanyak 270 Pilkada rencananya akan digelar tahun depan.
Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, hal itu merupakan komitmen partai yang sudah menjadi kebijakan.
“Kami tak akan pernah mencalonkan kepala daerah yang statusnya koruptor atau pernah menjalani tindak pidana korupsi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).
Di tengah proses pemerintahan yang ada terdapat kader partainya ataupun kepala daerah dari PDIP yang korupsi, maka partai tak tanggung-tanggung akan langsung memecat mereka.
“Kami memberi sanksi pemecatan,” ungkapnya.
Menurut Hasto, untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, PDIP akan mendidik seluruh kadernya bersikap jujur jika mendapat amanat sebagai wakil rakyat, baik di daerah maupun tingkat nasional.
“Partai juga memberikan dukungan, pendidikan antikorupsi, membangun sistem keuangan partai yang transparan, membangun seluruh aparatur partai agar mengedepankan integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan," tutupnya.(tan/jpnn)
Untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, PDIP akan mendidik seluruh kadernya bersikap jujur jika mendapat amanat sebagai wakil rakyat baik di daerah maupun tingkat nasional.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- Fraksi PDIP di DPR akan Mengawal Sidang Hasto Kristiyanto
- Maqdir Sebut Dakwaan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Bertentangan dengan Fakta Hukum
- Kata Said PDIP Soal Masa Jabatan Ketum Partai Digugat: Saya Kira MK Akan Hormati Kedaulatan Parpol
- Jawaban Puan Maharani Soal Rencana Penunjukan Plt Sekjen PDIP
- Ronny Duga Perkara Hasto Kristiyanto Bermuatan Politik, Singgung Pelimpahan Berkas yang Super Cepat