PDIP-PD Selingkuh, Tak Perlu Pilpres
Minggu, 10 Mei 2009 – 13:26 WIB

TAK TERPREDIKSI- Diskusi Menakar Kontetasi SBY-Hatta, Prabowo-Rizal Ramli dan JK-Wiranto yang menghadirkan pengamat politik Burhanudin Muhtadi MA, Al Chaidar MA, Ray Rangkuti, Herdi Sahrasad dan Nanang Tahqiq MA. Foto: Afoez/JPNN
JAKARTA- Konstelasi politik menjelang pilpres yang kian tak menentu. Semua prediksi dan analisis politik dinilai belum mampu menyentuh berbagai berbagai realitas yang dibuat para elit politik di tanah air. Karena itu, dalam menakar elektabilitas presiden di masa mendatang, tak cukup dengan hitungan logika politis. "Koalisi antara keduanya bisa saja terjadi, siapa yang bisa menjamin tak terjadi. Tampaknya kita harus menganalisa di luar logika ilmu politik. Tapi, kalau itu terjadi tak perlu ada pemilihan presiden karena pemenangnya sudah jelas," kata Ray Rangkuti lagi.
"Politik kita terlalu cepat berubah. Siapa yang menyangka SBY-JK bakal pisah, ternyata pisah. Siapa yang menganalisa PD-PDIP bakal bertemu, eh ternyata bertemu. Jadi apa lagi yang tidak bisa, semua diperlihatkan para elit politik kita," kata Ray Rangkuti, pengamat politik dalama diskusi bertema "Menakar Kontestasi SBY-Hatta, Prabowo-Rizal Ramli dan JK-Wiranto" yang digagas Forum Inteligensia Bebas di salah satu restoran di kawasan Jl Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (10/5).
Menurut Ray, pertemuan PDIP dan Partai Demokrat tidak menghasilkan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Sebab, beber dia, jika kedua partai itu berkoalisi maka tak perlu lagi ada pemilihan presiden.
Baca Juga:
JAKARTA- Konstelasi politik menjelang pilpres yang kian tak menentu. Semua prediksi dan analisis politik dinilai belum mampu menyentuh berbagai berbagai
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik