PDIP Pertimbangkan Usung Dedi Mulyadi hingga Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar 2024

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mempertimbangkan sejumlah nama untuk diusung sebagai Cagub Jawa Barat (Jabar) 2024, seperti eks Wali Kota Purwakarta Dedi Mulyadi hingga Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti.
Hal demikian terungkap saat Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).
Ono menyebut PDI Perjuangan sudah menjajaki komunikasi dengan Gerindra agar bisa mengusung Kang Demul sapaan Dedi Mulyadi untuk Pilkada Jabar 2024.
"Kami sudah ketemu Gerindra, saya pun sudah ketemu Kang Demul. Jadi sangat bisa (PDI Perjuangan mengusung Demul, red)," kata dia menjawab media, Rabu.
Namun, kata Ono, PDI Perjuangan juga menganalisis figur lain yang punya peluang untuk diusung pada Pilkada Jabar 2024, seperti anak Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ilham Habibie.
Selain itu, lanjut dia, PDI Perjuangan juga bisa saja mengusung Susi setelah wanita kelahiran Pangandan itu tertarik menjadi Cagub Jabar 2024.
"Menurut saya, ya, cukup menarik figur Susi Pudjiastuti," ujar Ono.
Dia mengaku sudah mendengar informasi Susi yang tertarik maju Pilkada Jabar 2024 dan PDI Perjuangan bakal menindaklanjuti kabar tersebut.
Beberapa nama masuk radar PDI Perjuangan untuk diusung sebagai Cagub Jawa Barat (Jabar) 2024, siapa saja mereka?
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Wamendagri Masih Menunggu Kehadiran Kepala Daerah dari PDIP di Lokasi Retreat
- Dedi Mulyadi Resmi Jadi Gubernur Jabar, Bey Machmudin Mengaku Lega
- 19 Kepala Daerah PDIP di Jateng Absen dari Retret Akmil, Tunggu Arahan Megawati
- Tunda Ikut Retret, Agustina Wilujeng Tunggu Arahan Lanjutan dari Megawati
- PDIP Menentang Retret Kepala Daerah, Prabowo Terancam Kehilangan Legitimasi Politik