PDIP Pesimis Revisi UU Pemilu Tuntas Tepat Waktu

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung pesimis pembahasan revisi Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu bisa selesai tepat waktu. Kalau itu terjadi, maka pelaksanaan Pemilu 2014 terpaksa menggunakan UU yang berlaku.   "Saya berkeyakinan revisi UU Pemilu tidak akan selesai tepat waktu. Karenanya pelaksanaan Pemilu 2014 akan menggunakan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu," kata Pramono Anung, di DPR, Senayan Jakarta, Kamis (12/9).   Hingga kini lanjutnya, belum ada pembahasan signifikan soal ini. Tidak nampak keinginan dari fraksi-fraksi di DPR untuk melakukan perubahan terhadap aturan lama. "Hanya segelintir politisi yang bersuara mendesak Badan Legislasi (Baleg) dan pimpinan DPR untuk membahas revisi UU Pilpres," tegasnya.   Soal ambang batas parlemen dan presiden yang sering dipersoalkan, menurut politisi PDI Perjuangan itu sangat relatif bagi setiap partai sebab semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu.   "Kalau memang serius melakukan revisi Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008, upaya ke arah tersebut mestinya segera dilakukan. Ini adalah masa-masa terakhir. Kalau tidak, ya sudahlah, pasti undang-undang tersebut yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu," imbuhnya. (fas/jpnn)