PDIP-PKS Kritisi PE 6,5 Persen

jpnn.com - JAKARTA—Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Agustus lalu, dinilai salah satu taktik politik anggaran pemerintah dalam lima tahun terakhir. Akibatnya volume anggaran belanja bukannya berkurang malah terdongkrak naik hingga ke level Rp 1.000 triliun lebih. Hal itu diungkapkan juru bicara Fraksi PDIP Nusyirman Soejono saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/8).

"Anggaran belanja kita sekarang mencapai di atas 1.000 triliun. Ini meningkat dua kali lipat dibanding beberapa tahun lalu," tutur Nusyirwan.

FPDIP juga menyampaikan pandangannya atas sejumlah asumsi dalam RAPBN 2009 seperti pertumbuhan ekonomi 6,2 persen, inflasi 6,5 persen, suku bunga SBI 3 bulan 8,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 9.100 per dolar AS, harga minyak USD 100 per barel, dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.

"Kalau dilihat dari kualitas, sebaiknya harus dikaji lagi pertumbuhan ekonominya karena itu hanya dinikmati kalangan menengah dan atas saja. Mall-mall dan pasar swalayan makin menjamur sementara pasar tradisional makin menyusut," tukasnya.

Mengenai inflasi, FPDIP setujui perlunya pengendalian inflasi karena inflasi merupakan momok perekonomian. "FPDIP setuju terhadap pengendalian inflasi, namun perlu dibuktikan ada hasilnya," tandasnya.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pertumbuhan ekonomi sektoral utama yaitu pertanian dan industri pengolahan masih rendah sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini belum berkualitas.

Berkaitan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2 persen, PKS mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menjaga momentum pertumbuhan yang ada karena masih kuatnya gejolak eksternal yang terus membayangi perekonomian dunia.

"Keberlanjutan krisis pangan dan tekanan harga energi dunia diyakini masih akan menghantui perekonomian global dalam bentuk perlambatan yang niscaya akan berimbas pada perekonomian domestik," ujar juru bicara PKS, Rama Pratama. (esy)