PDIP: Rakyat Seperti tak Berharga di Mata Pemerintah

"PLN bisa menjadi kambinghitam ricuhnya perekonomian negara karena dianggap sebagai penyebab bengkaknya biaya produksi, harga pasar juga menjadi berlipat karena rangkaian komersial produk dan jasa bertambah tinggi biayanya," ujarnya lagi.

Ia juga menyoroti biaya gaji dan tunjangan PNS kurang lebih Rp400 triliun pertahun. Belum biaya lain berupa fasilitas kendaraan dinas yang harus dibiayai dengan BBM pertamax akibat pelarangan penggunaan BBM bersubdisi untuk kendaraan dinas. "Berapa puluh ribu kendaraan dinas TNI, Polri, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, lembaga-lembaga negara dan sebagainya.

Bukannya menghemat justru makin memperbesar lubang pemborosan," tambah Dewi.

Ia mengatakan, perbandingan angka subsidi tahun lalu dan tahun 2012 menunjukkan pemerintah tidak sensitif terhadap situasi perekonomian yang berdampak sistemik juga kepada sosial politik. Tahun 2011 APBN sebesar Rp1,320 triliun menganggarkan subsidi sebesar 17, 96 persen dengan alokasi subsidi BBM sebesar 9,82 persen. Sedangkan tahun 2012 dengan jumlah APBN yang makin besar yaitu Rp1,418 triliun malah menganggarkan subsidi hanya 14,7 persen dan memotong subsidi BBM hingga menyisakan angka 8,71 persen.