PDIP: Saatnya Pemerintah Perangi Mafia Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang saat ini disiapkan pemerintah harus mendorong perubahan fundamental terhadap politik anggaran pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab, Hasto menyatakan, selain mengemban misi menjadikan Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, maka dalam perspektif kedaulatan keuangan negara pemerintah Jokowi harus memaksimalkan sumber penerimaan negara.

Di sisi lain, kata dia, juga harus merombak politik alokasi dan distribusi anggaran agar lebih berorientasi pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan memerangi berbagai bentuk penggelembungan dan kebocoran anggaran. 

"Langkah yang signifikan untuk menyehatkan postur APBN adalah dengan memerangi mafia pajak," kata Hasto di Jakarta, Jumat (26/12).

Dijelaskan Hasto, berbagai langkah bisa dilakukan. Antara lain membuat sistem perpajakan online, melakukan lelang pajak dari setiap kanwil pajak dan mengukur kinerjanya secara obyektif. Selain itu juga dengan meningkatkan tax collection ratio yang saat ini masih rendah atau sekitar 52.8 persen.

Memaksimumkan wajib pajak dari sektor strategis dan mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perpajakan. 

Dia pun menegaskan DPP PDIP memberikan dukungan sepenuhnya terhadap berbagai upaya memerangi mafia pajak tersebut. 

"Pemberantasan mafia pajak sebagai pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam sistem perekonomian Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan reformasi perpajakan secara total dan menyeluruh," ungkap Hasto.