PDIP Sanksi Kader Ikut Deklarasi Capres, Ujang: Bagian Cara Mengganjal Ganjar
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sikap PDIP aneh karena melarang kadernya terlibat deklarasi Calon Presiden (Capres) 2024.
Ujang menilai pelarangan dan pemberian sanksi bagi kader yang melanggar tersebut bisa saja merupakan bentuk kepanikan dan bagian dari cara PDIP untuk menganjal Ganjar Pranowo.
Sementara, lanjut dia, di saat yang sama PDIP ingin memuluskan Puan Maharani maju dalam pencalonan presiden 2024 nanti.
Menurut Ujang, seharusnya PDIP senang karena ada kadernya seperti Ganjar Pranowo, yang memiliki elektabilitas tinggi.
"Sikap yang aneh, karena mestinya PDIP senang karena ada kadernya seperti Ganjar yang memiliki elektabilitas di atas," ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (23/9).
Akademisi Universitas Al Azhar Jakarta itu menilai sikap PDI Perjuangan itu untuk meredam dukungan kepada kader partainya, selain Puan Maharani, digadang-gadang maju pada Pilpres 2024.
"Mungkin karena di PDIP ada putri mahkota Puan, maka keinginan Ganjar sedikit terganjal di PDIP," ungkap Ujang.
Menurut dia, fenomena deklarasi capres itu merupakan dinamika politik yang akan selalu hadir dan ada dalam menghadapi kompetisi pemilihan presiden (pilpres).
Ujang Komarudin menilai sikap PDIP melarang kadernya ikut-ikutan deklarasi capres sebagai bentuk kepanikan dan bagian cara mengganjal Ganjar Pranowo.
- Akademisi Universitas Bung Karno Nilai Penetapan Tersangka Hasto Murni Proses Hukum
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto