PDIP: SBY Inkonsisten, Tak Berpihak Buruh

JAKARTA - Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 16 Agustus 2012, menyinggung soal keberhasilan menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran lewat penciptaan lapangan kerja sekaligus soal upah, hanya sekedar upaya meredakan gerakan buruh yang terus mengkampanyekan perlawanan terhadap politik upah murah.

"Pidato SBY (16/8) memperlihatkan inkonsistensi berpikir," tegas Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, Jumat (17/8).

Dia menjelaskan, inkonsistensi itu adalah pertama, di akhir pidato ketika bicara soal enam isu utama, tak menyinggung soal ketenagakerjaan. Pada isu investasi dan penegakan hukum lebih menitik beratkan perkara modal yang diinvestasikan dan iklim kondusif namun tak bicara apa langkah-langkah agar hal tersebut berdampak pada bisa bekerjanya rakyat.

Kedua, pada Pidato RAPBN 2013 tiga sektor utama untuk meningkatkan SDM adalah pendidikan, agama, dan kesehatan. Padahal bagaimana rakyat bisa mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak jika tidak bekerja. "Ditambah pula secara terang-terangan dan berkali-kali SBY bicara soal “pemangkasan subsidi rakyat secara bertahap dan terus menerus” katanya.