PDIP Sebut Menteri Tidak Boleh Ikutan Antitesis Presiden Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan menteri tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antitesis Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dia menyebutkan Indonesia yang menganut sistem presidensial, sehingga menteri harus sepenuhnya tunduk pada kebijakan presiden.
Namun, dia tidak memungkiri jika menteri-menteri itu diusulkan oleh partai politik koalisi pemerintahan.
"Namun, tetap tunduk pada platform dari presiden, skala prioritas," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (14/10).
Dia menyebutkan meski Bank Dunia mengapresiasi Indonesia, pemerintah tetap harus waspada sehingga menteri wajib sesuai dengan Presiden Jokowi.
"Kita harus hati-hati, sehingga menteri harus senapas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antisesis bagi presiden," lanjutnya.
Dia juga menyebutkan PDIP akan mendukung Presiden Jokowi jika mereshuffle menteri yang "menyiapkan antitesis".
"Kami mendukung supaya keberhasilan pak Jokowi itu untuk rakyat, karena itu untuk parpol sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi lima tahu harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini," pungkas Hasto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga menteri harus sepenuhnya tunduk pada kebijakan presiden.
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Demi Prabowo, Feri Mengajak Rakyat Kalahkan 20 Calon Kada yang Didukung Mulyono
- Deddy PDIP: Saya Tersinggung, Pak Prabowo Diperlakukan Seperti Itu di Solo
- Gibran Diduga Mulai Bersiap untuk Pilpres 2029, Indikasi Berani Menelikung Prabowo?
- Besok Pilkada, Ayo Bantu Prabowo Lepas dari Pengaruh Mulyono
- Soal Penurunan Paket Bergambar Paslon, Ronny PDIP Minta Bawaslu Bergerak