PDIP Sebut Menteri Tidak Boleh Ikutan Antitesis Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan menteri tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antitesis Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dia menyebutkan Indonesia yang menganut sistem presidensial, sehingga menteri harus sepenuhnya tunduk pada kebijakan presiden.
Namun, dia tidak memungkiri jika menteri-menteri itu diusulkan oleh partai politik koalisi pemerintahan.
"Namun, tetap tunduk pada platform dari presiden, skala prioritas," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (14/10).
Dia menyebutkan meski Bank Dunia mengapresiasi Indonesia, pemerintah tetap harus waspada sehingga menteri wajib sesuai dengan Presiden Jokowi.
"Kita harus hati-hati, sehingga menteri harus senapas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antisesis bagi presiden," lanjutnya.
Dia juga menyebutkan PDIP akan mendukung Presiden Jokowi jika mereshuffle menteri yang "menyiapkan antitesis".
"Kami mendukung supaya keberhasilan pak Jokowi itu untuk rakyat, karena itu untuk parpol sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi lima tahu harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini," pungkas Hasto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga menteri harus sepenuhnya tunduk pada kebijakan presiden.
- Pak Luhut Sudah ke Rumah Jokowi di Hari Pertama, Ada Kompol Syarif
- Sejumlah Tokoh Datangi Rumah Megawati di Hari Raya, Anak Buah Prabowo Ikut Hadir
- Peringati HUT ke-25 BMI, Bung Vino Berkomitmen Rekrut Generasi Muda untuk Besarkan PDIP
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Febri Diansyah