PDIP Serahkan kepada Jokowi Soal Kepala Otorita IKN, Ahok Penuhi Syarat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Meski demikian, PDIP memandang nama Basuki Tjahaja Purnama dan sejumlah kader partai berlambang banteng moncong putih itu memenuhi syarat untuk mengelola IKN.
"Siapa yang akan diputuskan, itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).
Meski demikian, Hasto mengatakan PDIP memiliki kader yang layak dipilih sebagai calon Kepala Otorita.
Hasto juga menyadari Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatar belakang pada daerah dan arsitek.
"PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Thahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto.
Di sisi lain, lanjut Hasto, Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berdialog mengenai isu IKN.
Hasto menerangkan PDIP memiliki sikap tegas agar Ibu Kota segera dipindahkan sesuai dengan harapan Proklamator RI Bung Karno.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi sudah berdialog mengenai Ibu Kota Negara. Hasto juga menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama.
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Tak Ikut Retret dan Ikuti Instruksi Megawati, Zukri Misran: Semua Kader Tegak Lurus
- Wibawa Pemerintahan Prabowo Dipertanyakan Setelah Terbit Instruksi Megawati