PDIP Serius Hapus Pilkada Langsung

jpnn.com - JAKARTA – Dampak pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota secara langsung terus dievaluasi.   Selain pemerintah, dalam hal ini kementerian dalam negeri, sebagian parpol dan  kebanyakan pengamat menginginkan pilkada langsung ditiadakan saja. Sebagai gantinya, pemilihan kepala daerah dikembalikan pada mekanisme di DPRD setempat.

Fraksi PDI Perjuangan mulai termasuk  yang serius mengkaji wacana itu. “Meskipun kami masih berharap pilkada digelar langsung, kita tetap dalami dulu manfaat dan mudharatnya,” ujar politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo di Gedung DPR Senayan, (28/11).

Arif memaparkan, saat ini sejumlah fraksi masih berbeda pendapat terkait pelaksanaan pilkada langsung atau perwakilan. Karena itu, antar fraksi sedang melakukan tahapan lobi. “Kalaupun mau dikembalikan ke DPRD tentunya perlu pengawasan yang masif. Jadi kita tunggu saja hasil Panja RUU Pilkada bersama pemerintah yang sedang menggodok mekanisme pengawasannya,” jelasnya.

Dikatakan, RUU Pilkada direncanakan selesai pada masa persidangan ini atau akhir Desember 2013. Namun, pihaknya masih terkendala perbedaan persepsi antar fraksi. “Ya yang bisa saya lakukan mendesak fraksi-fraksi agar tidak berlama-lama menentukan sikap terkait isu-isu di RUU Pilkada. Harapannya tentu jangan berlama-lama. Kemungkinan diputuskan dengan suara terbanyak terbuka lebar jika belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar mengatakan, Golkar masih menimbang aspirasi masyarakat yang masuk. Dia menyebut, Golkar dulu menjadi penggagas sistem pemilihan langsung. “Tapi kalau mau kembali pemilihan lewat DPRD kita juga siap. Nanti akan kita lihat kecendrungan publik seperti apa,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan. (dms)