PDIP Setuju PMN 2016 Direalokasi Untuk Rakyat

jpnn.com - JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyatakan setuju bila penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di RAPBN 2016 direalokasikan untuk program pro rakyat.

Hal ini disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Eddy Susetyo di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurutnya, dukungan untuk merealokasikan PMN untuk BUMN dilakukan, setelah mencermati adanya aspirasi yang mengusulkan agar alokasi dana tersebut yang sedianya untuk BUMN dialihkan kepada program kerakyatan secara langsung seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.

“Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," tegas Andreas.

Ia menegaskan bahwa program kerakyatan memang menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi dan PDIP. Karena anggaran tersebut bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dibanding hanya untuk segelintir perusahaan pelat merah.

“Realokasi dana PMN sebesar lebih dari Rp. 30 triliun akan menjadi stimulus ekonomi kerakyatan daripada digelontorkan ke BUMN,” katanya.

Andreas yakin bahwa persoalan pokok terkait APBN hanya PMN BUMN saja. Di luar itu, semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN dapat disetujui tepat waktu.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya menerima aspirasi untuk merealokasi dana PMN tersebut. Ia juga yakin bahwa garis politik anggaran Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan masyarakat.