PDIP Siap Bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah Menjaga NKRI
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mendukung penuh kesepakatan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan PP Muhammadiyah untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila.
Penegasan itu disampaikan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menanggapi pertemuan petinggi kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu pada Rabu lalu (31/10).
Ada empat kesepakatan dalam pertemuan yang digelar di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah. Diantaranya adalah komitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami.
"PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, konstitusi negara, dan kebhinnekaan Indonesia," jelas Basarah dalam keterangannya, Jumat (2/11).
Menurutnya, tidak ada keraguan bagi kedua ormas tersebut dalam menjaga Pancasila. Terlebih, Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo secara tegas mengakui Pancasila sebagai azas tunggal.
"Sementara Muhammadiyah dalam Muktamar XLVII di Makassar tahun 2015 menyebut bahwa negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah atau negara perjanjian dan tempat bersaksi," sambung Basarah.
Kontribusi NU dan Muhammadiyah bagi Indonesia juga sangat nyata. Pendiri NU, KH Hasyim Asyari menyerukan Resolusi Jihad. Sementara Muhammadiyah di era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, tahun 1948, mendirikan Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS).
"Semuanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda," terang wakil ketua MPR RI tersebut.
PDI Perjuangan mendukung penuh kesepakatan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan PP Muhammadiyah untuk menjaga keutuhan NKRI
- Inilah Sosok di Balik Kehadiran Shaykh Fadhil Al Jailani di Kongres XIII Jatman
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Yenny Wahid tak Setuju Wacana MLB NU
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab