PDIP Soroti Peran Aburizal

JAKARTA -- Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hemengkubuwono (HB) X menyisakan pertanyaan. Bukan soal materi pertemuan. Namun, lebih pada keberadaan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai perantara dalam proses bertemunya seorang presiden dan salah seorang gubernurnya.

"(Pertemuan itu) tidak lazim. Presiden seharusnya tinggal panggil saja, kan gubernur itu termasuk bawahannya," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin (23/12).

Menurut dia, sebagai seorang presiden, SBY punya perangkat untuk bisa memanggil pejabat pemerintahan siapapun, mulai tingkat pusat hingga tingkat kelurahan. "Saya pikir negara ini belum dalam keadaan darurat kok, sehingga sebuah pertemuan presiden dan bawahannya sampai perlu perantara," imbuhnya. Keberadaan perantara bisa dipahami, jika pertemuan keduanya dalam konteks pribadi.

Apakah ini berarti ada yang bermasalah antara hubungan presiden dan Sri Sultan" "Kalau di pihak Sultan yang saya tahu tak ada masalah," kata Tjahjo. Menurut dia, meski memiliki berbagai keistimewaan, Sultan selalu tunduk pada setiap keputusan maupun kebijakan nasional. "Mulai dari zaman Presiden Soeharto sampai sekarang beliau taat. Dipanggil ke Jakarta ya datang. Ada perda, kebijakan pemerintah, keppres, permen, DIJ pun mengikutinya," papar Tjahjo.