PDIP Sudah Serap Ilmu Ridwan Kamil, Tapi...
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan tak mau ikut-ikutan Partai NasDem yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat pada pilkada tahun depan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memang memiliki kedekatan dengan wali kota yang beken disapa dengan panggilan Kang Emil itu. Namun, hal itu belum cukup bagi PDIP untuk serta-merta mengusung Emil pada Pilkada Jabar.
"Kami akan melihat, kami akan berdialog dulu untuk mencari siapa pemimpin yang terbaik," ujar Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).
Menurut Hasto, beberapa kali partainya mengundang Emil sebagai pembicara. "Bahkan ilmu Ridwan Kamil mana yang baik-baik susah kami serap," sambungnya.
Namun, kata Hasto, PDIP bukanlah partai deklarator. Terlebih, PDIP memenuhi syarat anda mengusung pasangan calon sendiri pada Pilkada Jabar.
Karenanya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak mau tergesa-gesa. PDIP akan melakukan kajian secara matang, termasuk mencari kombinasi yang ideal antara calon gubernur dan pendampingnya.
Untuk itu, sambung Hasto, PDIP akan mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat Jabar. Sebab, Jawa Barat bukan hanya Bandung.
"Kami juga harus mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat Jawa Barat. Jabar bukan hanya kota Bandung yang beberapa kali banjir, tapi Jawa Barat seluruh wilayah yang kami perhatikan dari Pantura sampai ke Bandung Selatan," tegasnya.(dna/JPG)
PDI Perjuangan tak mau ikut-ikutan Partai NasDem yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?