JPNN.com 
PDIP Surabaya Tolak Legalisasi Rp 50 Ribu di Pilkada
Menurut dia, pengesahan money politics dalam sebuah pemilu akan membuat ketakberimbangan kontestasi antarcalon. Implikasinya adalah pelanggaran hukum.
”Money politics dalam pemilu itu rawan terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Pasalnya, uang dan barang digunakan untuk mengubah pilihan seseorang. Hal itu sudah masuk dalam ranah tindakan pidana,” jelasnya.
Dalam rapat konsultasi penyusunan peraturan KPU (PKPU) di gedung DPR RI antara KPU dengan Komisi II, Selasa (21/4), disepakati pemberian imbalan dalam bentuk apa pun kepada pemilih oleh pasangan calon sah, asalkan nilainya tidak melebihi Rp 50 ribu.
Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menjelaskan bahwa rapat konsultasi secara maraton untuk membahas peraturan KPU telah menyepakati tata cara teknis terkait dengan kampanye. Satu di antaranya adalah pelegalan pemberian imbalan asal tak melebihi Rp 50 ribu. (wah/jan/jay/awa/jpnn)
JPNN.com SURABAYA – KPU RI dan Komisi II DPR RI berencana melegalkan aturan money politics dalam gelaran pemi lihan kepala daerah (pilkada)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Guru Wilayah Terluar dan Pedalaman di Aceh Apresiasi Kebijakan Prabowo
- Banjir Akibat Luapan Sungai di Medan: 7.699 Rumah Terendam, 24.874 Warga Terdampak
- Marisa Putri, Mahasiswi Penabrak Wanita di Pekanbaru Dituntut 8 Tahun Penjara
- Kronologi Pelajar SMK Hanyut di Air Terjun Lahat
- Cegah Konflik Sampai Tahapan Pilkada Selesai, Polda Sumsel Siapkan Strategi Khusus
- Pelajar SMK di Lahat Hanyut, Tim SAR Bergerak Melakukan Pencarian
