JPNN.com 
PDIP Tak Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Bikin Lega Anak Bangsa
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganggap publik dan masyarakat prodemokrasi merasa lega kader PDI Perjuangan tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Membuat lega sebagian anak bangsa," kata Jamaluddin kepada awak media, Selasa (22/10).
Sebab, kata dia, publik bakal melihat ada partai yang berada di luar pemerintahan atau oposisi untuk melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan.
"Jadi, dengan berada di luar pemerintahan, PDIP dapat melaksanakan check and balances. Melalui check and balances, diharapkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap sederajat," kata mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Jamaluddin menyebutkan perlu ada pengawasan dengan kesetaraan terhadap pemerintah agar pemusatan kekuasaan dapat dicegah.
"Hal itu diperlukan agar kesewenang-wenangan lembaga negara tertentu dapat diminimalkan," kata dia.
Jamaluddin kemudian mengungkit praktik demokrasi era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atau eksekutif yang terlalu dominan.
Dia menganggap cabang kekuasaan eksekutif tidak boleh lagi dominan dengan mendikte legislatif sehingga dalam beberapa kasus menjadi lembaga stempel.
Pengamat politik menganggap publik merasa lega kader PDIP tak masuk kabinet era Prabowo Subianto.
- Bersaksi di Persidangan, Wahyu Mengaku Tak Punya Bukti Terima Uang dari Hasto
- Terungkap di Sidang, Saksi Tak Tahu Hasto Menyuap dan Merintangi Penyidikan
- Hasto Kristiyanto Merasa Jadi Korban Pemerasan dalam Sidang PAW Harun Masiku
- Idrus Yakin Tidak Ada Matahari Kembar, Cuma Upaya Membenturkan Prabowo dan Jokowi
- Ini Kronologi Satgas Cakra Buana Mengamankan Penyusup di Sidang Hasto
- Internal PDIP Solid Menyambut Kongres, tetapi Butuh Biaya
