PDIP Tak Mau Terjebak Polemik Reshuffle, tapi Kalau Diminta?

jpnn.com - DEPOK - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menyerahkan sepenuhnya kebijakan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Namun sebagai partai rakyat, PDI Perjuangan berharap reshuffle dijalankan berdasarkan kinerja yang jelas dan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari pemerintahan.

“PDI Perjuangan sebagai partai rakyat juga melihat bagaimana aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan perbaikan. Khususnya terkait aspek-aspek ekonomi. Bagi kami, reshuffle adalah hak Bapak Presiden. Jika reshuffle dijalankan, harus berdasarkan kinerja yang jelas,” ujarnya di sela-sela pembukaan sekolah khusus calon kepala daerah PDI Perjuangan angkatan kedua, di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Selasa (21/7).

Saat ditanya siapa yang dianggap perlu direshuffle, Hasto tidak ingin berpolemik dengan menyebut nama. Ia hanya menyebut evaluasi sepenuhnya menjadi hak Presiden Joko Widodo. Namun jika diminta memberi masukan, PDI Perjuangan siap membantu.

“Jika diminta kami siap menjabarkan parameter yang kami lakukan untuk menilai para menteri. Tapi sekali lagi, sebelum Bapak Presiden meminta, maka kami tidak memberikan masukan terkait hal tersebut. Karena kami sangat paham reshuflle kabinet adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya.

Ketika disinggung, menteri mana yang perlu direshuffle, Hasto lagi-lagi tak bersedia membeber lebih jauh. Ia hanya membenarkan PDI Perjuangan melakukan evaluasi secara internal. 

“Tentu saja itu evaluasi internal, karena berkaitan dengan orang per org. Kami tidak bisa menyampaikan kepada publik. Sekali lagi, sebaiknya beri kesempatan kepada presiden untuk melakukan evaluasi dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto.

Menurutnya, bagi PDI Perjuangan yang terpenting ketika reshuffle dijalankan, dapat meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan."Meningkatkan konsolidasi pemerintahan dan mendorong percepatan di bidang ekonomi," pungkas Hasto. (gir/jpnn)