PDIP Tantang Calon, PD Tunggu UU
Jumat, 06 Mei 2011 – 17:04 WIB

PDIP Tantang Calon, PD Tunggu UU
Seperti diketahui, wacana koalisi sejumlah parpol dalam Pemilukada 2012 juga terungkap dari PKS, Demokrat dan PPP. Seluruh parpol tersebut tidak mempermasalahkan latar belakang haluan parpol. Jauh lebih penting mewujudkan kemenangan atas pasangan calon yang diusung. Kendatipun para petinggi parpol lokal Jakarta itu belum ada yang menyebutkan kepastian siapa saja yang akan diajak berkoalisi.
Terpisah, wacana pemilihan Gubernur DKI, apakah dipilih langsung atau melalui DPRD, terus menghangat. Yang terbaru, anggota DPRD DKI dari Partai Demokrat (PD) Santoso mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan dua opsi itu. Jika gubernur dipilih oleh wakil rakyat, partai berlambang mercy itu, kata dia, siap menyambutnya. Begitu juga sebaliknya, jika tetap pada pemilihan langsung seperti 2007 lalu, tidak menjadi soal.
’’Andai draft RUU pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD disahkan, tidak menjadi masalah buat kita. Begitu juga sebaliknya, jika Pilkada langsung,” ujar Santoso, saat ditemui usai diskusi yang digelar Divisi Hubungan Eksternal DPD PD DKI, Kamis (5/5).
Saat ini kata dia, PD DKI mempunyai 32 kursi dari 94 kursi yang ada di DPRD DKI. Kondisi di atas, kata dia, mengharuskan PD berkoalisi, andai gubernur dipilih oleh wakil rakyat. ’’Jadi kita tetap harus berkoalisi dengan parpol lain, tidak bisa sendiri. Begitu juga dengan Pilkada langsung, harus berkoalisi,” pungkasnya. (rul/dai)
JAKARTA - PDI Perjuangan DKI Jakarta menilai figur yang akan berlaga di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2012 masih bersikap malu-malu kucing.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Paslon Cecep - Asep Memenangi PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
- Geruduk Bawaslu Bengkulu Selatan, Pendukung Suryatati-Ii Sumirat Tuntut Paslon 03 Didiskualifikasi
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- Legislator Nilai Tak Lazim Penggunaan Pasal Perintangan Penyidikan Direktur JakTV
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital