PDIP Tantang SBY Buktikan Pemilu Bersih dari Kecurangan
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa pelaksanaan pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Menurut Hasto, pemilu bisa menjadi momentum bagi Presiden SBY untuk menorehkan sejarah gemilang dengan memastikan pesta demokrasi kali ini tidak dokotori dengan kecurangan.
Hasto mengatakan, pemilu berlangsung demokratis dan terhindar dari kecurangan jika suara pemilih benar-benar menjadi penentu kemenangan partai. “Biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi untuk menentukan partai mana yang dipercaya rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/3).
Hasto menambahkan, sulit menghilangkan praduga tentang potensi kecurangan di pemilu saat dana bantuan sosial (bansos) tiba-tiba melonjak. "Presiden SBY hendaknya dapat menyerukan penundaan pencairan dan penggunaan dana bansos yang tiba-tiba meroket jumlahnya menjelang pemilu," tegasnya.
Selain itu, lanjut Hasto, aparat hendfaknya berani bertindak tegas terhadap pihak manapun yang melanggar aturan pemilu. “Aparat keamanan harus berani bertindak tegas terhadap mereka yang ingin menang dengan menghalalkan berbagai macam cara curang,” tegasnya.
Sebelumnya, SBY saat membuka rapat kabinet pagi tadi di istana negara pagi tadi mempertanyakan sejumlah pihak tertentu yang menyatakan akan ada kecurangan dalam pemilu legislatif dann pemilu presiden tahun ini. SBY menyebut pernyataan itu tak berdasar karena pemilu belum dilaksanakan.
"Pemilu beleum dimulai, sudah ada semacam vonis, kalau partai ini kalah, berarti pemilunya curang. Saya kira mendahului kehendak Allah SWT,” katanya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa pelaksanaan pemilu berjalan transparan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen
- BKN Sebut Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis & Nakes Hampir Tuntas, Guru Kapan?