JPNN.com 
PDIP Tegas, Tolak RUU Pilkada yang Bertentangan dengan Putusan MK Dibawa ke Rapat Paripurna
Fraksi PDIP secara umum membuat empat catatan dari pembahasa RUU Pilkada di Baleg DPR RI.
Pertama, PDIP berpandangan keputusan terkait batas usia pencalonan yang diatur dalam Pasal 7 poin D dan Pasal 40 dalam RUU Pilkada harus sesuai putusan MK.
"Kedua, Fraksi PDI Perjuangan meminta nota keberatan apabila pembahasan RUU ini menegasikan keputusan MK Nomor 60 dan 70," ujar Nurdin.
Ketiga, lanjut Nurdin, PDIP berpendapat DPR perlu mengikuti putusan MK karena batas usia atau electoral threshold sudah diatur di dalamnya.
"Keempat, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan dalam pembahasan rancangan UU ini terkesan masih jauh dari pelaksanaan prinsip keterlibatan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pembentukan UU," ujarnya.
Diketahui, delapan fraksi di DPR, yakni Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, NasDem, PKS, PKB, dan PPP, menerima RUU Pilkada dibawa ke tingkat selanjutnya. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Fraksi PDIP menolak RUU Pilkada dibawa ke rapat Paripurna DPR. PDIP menegaskan RUU Pilkada bertentangan dengan putusan MK.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum
- Hasto Tuding Ara Main SARA soal Pramono-Rano Didukung Anies, Prabowo Pasti Tak Suka
- Jelang Pencoblosan Pilkada, PDIP Jatim Minta Cakada Bisa Ikut Mengawal Suara
- Hasto Mendengar Informasi Bakal Dijadikan Tersangka di Kasus Absurd
- Pramono Dinilai Sengaja Tak Umbar Dukungan PDIP di Alat Peraga Demi Raup Massa Anies
