PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Terkait Retret Kepala Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah, dalam konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (25/2) malam. Turut mendampingi Basarah dalam konferensi pers itu, yaitu Juru Bicara PDIP Ronny Talapessy, Wasekjen Adian Napitupulu, Andreas Hugo Pareira, dan Guntur Romli.

Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi harian Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.

"Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retreat," ujar Basarah.

Lebih lanjut, Basarah menyampaikan bahwa Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerah masing-masing dan langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Basarah, kehadiran kepala daerah sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak rakyat atas makanan bergizi.

"Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan," kata Basarah.

PDIP juga menegaskan bahwa sistem desentralisasi dalam pemerintahan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.