PDIP Tekan SBY Evaluasi Muhaimin

Dia juga menyesalkan pemerintah yang hingga sekarang tidak memberikan sanksi terhadap perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kedapatan nakal. Karena itu, Rieke berkeyakinan ada mafia yang beroperasi secara sistematis. "Pasti ada mafianya. Bisa siapa saja, bisa swasta maupun oknum-oknum pemerintahan sendiri," katanya.

Dalam konteks pengiriman TKI ke Arab Saudi, Rieke menyebut sejumlah anggota DPR telah mendesak adanya moratorium. Bahkan, Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJTKI) menyuarakan sikap yang sama. Dia menyayangkan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang justru memilih sikap berbeda. "Mengapa menakertrans tidak mau moratorium? Jangan-jangan ada mafia TKI di situ. Ini bisa dipersonanongratakan," kata Rieke.

Ribka Tjiptaning mengatakan, kasus Sumiati dan Kikim Komalasari telah menambah panjang derita TKI di luar negeri sekaligus menjadi kegagalan pemerintah yang kali kesekian dalam melindungi TKI. "Pemerintah selalu merespons secara reaktif dengan gagasan yang bersifat lip service. Tapi, tidak pernah menyelesaikan akar masalah dengan serius," katanya.

Dengan nada kesal, Ribka mengatakan, komisi IX sudah puluhan kali mengadakan rapat dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Namun, tetap saja tidak ada perubahan konkret di lapangan. "Mungkin Presiden, Menakertrans, dan menteri luar negeri sudah lupa derita Ceriyati, Siti Hajar, Siti Tarwiyah, Susmiyati, Sariah, Winfaida, dan puluhan nama lain yang pernah dijanjikan penyelesaian kasusnya," kata Ribka.