PDIP Tetap Dukung Sarundajang
Selasa, 21 September 2010 – 23:53 WIB
JAKARTA - Bendahara DPP PDIP, Olly Dondokambey, menyambut positif seruan Gubernur Sulut terpilih Sinyo H Sarundajang untuk memperbaiki hubungan politik antar parpol yang sempat renggang pada pilkada lalu. Demi kemajuan Sulwesi Utara, DPP PDIP juga siap mendukung kepemimpinan Sarundajang-Djauhari Kansil yang dikenal denan sebutan SHS-DK itu. Sementara mantan Gubernur Sulut yang kini menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (PAN&RB) EE Mangindaan, mengatakan, terpilihnya SHS-DK sebagai gubernur-wagub Sulut bukan kemenangan Demokrat tapi kemenangan masyarakat Sulut. Sebagai sesama kader Demokrat, dia mengimbau seluruh kader merapatkan barisan mendukung pemerintahan SHS-DK demi kejayaan Sulut.
Menurut Olly, dukungan yang akan diberikan PDIP terhadap Sarundajang berupa upaya untuk meloloskan anggaran bagi program pemerintahan Sarundajang dan wakilnya, Djauhari Kansil. "Saya sebagai anggota DPR RI dari Sulut mendukung kepemimpinan gubernur terpilih," ujar Olly yang dihubungi JPNN, Selasa (21/9).
Meski menyatakan dukungan, namun Olly juga mengingatkan, jika pemerintahan Sarundajang melenceng dari visi PDIP tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka partai yang dipimpin Megawati itu akan bersikap kritis. "Visi PDIP menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Kalau itu tidak dipenuhi, PDIP yang akan berada di garis depan mengritik kebijakan pemerintahan (Sarundajang). Sebaliknya, jika pemerintah mengutamakan pemerataan, PDIP akan mendukung penuh," tandasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Bendahara DPP PDIP, Olly Dondokambey, menyambut positif seruan Gubernur Sulut terpilih Sinyo H Sarundajang untuk memperbaiki hubungan politik
BERITA TERKAIT
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Pengamat Sebut Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Subianto Masih Omon-Omon
- Apresiasi Instruksi Presiden soal Penjualan LPG 3 Kg, Putri Zulhas: Perketat Pengawasan
- Rupanya DPR Tidak Diajak Konsultasi Soal Kebijakan Pengecer Dilarang Jual Gas Melon
- Kebijakan Bahlil Soal Penyaluran Elpiji 3 Kg Dibuat Mendadak, Bikin Rakyat Panik
- DPR RI Menyetujui Revisi Tatib, Bisa Mengevaluasi Panglima TNI Hingga Hakim Agung