PDIP Tolak Amandemen UUD demi Capres Independen

JAKARTA - Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai wacana calon presiden independen yang diusung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sampai saat ini tak jelas mekanismenya. Sebab, belum ada aturan yang memungkinkannya.

"Sekarang ada wacana capres independen. Saya belum begitu jelas mekanisme dan aturannya seperi apa?" ujar Megawati saat membuka acara Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Politik dan Hubungan Antarlembaga di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/3).

Sementara Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antaralembaga, Puan Maharani, menegaskan bahwa capres independen jelas belum memungkinkan. Ia beralasan, sampai saat ini masalah pencapresan diatur tegas dalam UUD 1945. "Dan kami tidak melihat adanya urgensi untuk amandemen UUD 1945," ujar Puan.

Ditambahkannya, kalaupun capres independen itu terpilih belum tentu bisa bekerja secara lebih baik ketimbang calon yang diusung partai politik. Sebab, Presiden dalam menjalankan pemerintahan tetap memerlukan dukungan parpol melalui parlemen. "Kalau hal itu terjadi, lantas apa fungsi dari parpol yang sesungguhnya?" ulasnya.