PDIP Tolak Kenaikan BPIH

“Audit ini bisa dilakukan oleh lembaga yang independen atau perusahaan akuntan publik,” ujar Said didampingi sejumlah anggota Komisi VIII DPR dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut termasuk Adang Ruchiatna. Hanya saja Said tidak merinci seperti apa pertanggungjawaban audit tersebut nantinya.

Dari sisi standar pelayanan pelaksanaan ibadah haji, lebih jauh Fraksi PDIP dalam pernyataan tertulisnya mendesak agar Kementerian Agama mempercepat proses sertifikasi ISO 9001-2000. Selama ini pemerintah menerapkan standar pelayanan internasional ISO 9001 sejak 2009.

Pada bagian lain Fraksi PDIP juga mendukung dan mendorong agar Panitia Kerja (Panja) BPIH bekerja secara serius mencari solusi bagi biaya haji yang relative murah, hemat dan berkualitas. “Ini dapat dilakukan bila pemerintah punya komitmen kuat untuk memperhatikan kondisi objktif ekonomi masyarakat dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.(aj/jpnn)