PDIP Tunggu Tawaran SBY

Meski demikian Basarah juga mengatakan, sampai sejauh ini belum ada rapat di DPP PDIP yang khusus membahas rencana reshuffle kabinet. Alasannya, reshuffle merupakan domain Presiden SBY. Sedangkan PDIP, imbuh Basarah, mengambil posisi sebagai partai yang mengawasi pemerintah.

"Intinya gotong royong membangun negeri. Pemerintah menjalankan kekuasaan, PDIP mengawasinya," paparnya.

Disinggung bahwa kongres PDIP Bali memutuskan untuk bersikap oposisi terhadap pemerintah, Basarah mengatakan, keputusan itu memang mengikat pengurus dan kader partai. Tetapi untuk simpatisan PDIP, tidak ada larangan untuk masuk pemerintahan SBY. "Tidak diatur soal simpatisan. Tapi kalau punya KTA (Kartu Tanda Anggota), berarti terikat aturan partai," pungkasnya.(ara/jpnn)