PDIP Umumkan Dukungan Pilkada Gelombang Kedua Jelang Akhir Pekan
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan sudah merampungkan rekomendasi dukungan untuk daerah basis di Pilkada Serentak, pada Desember 2020 mendatang.
Oleh karena itu, jajaran partai terus melakukan konsolidasi pemenangan
"PDI Perjuangan sudah menyelesaikan rokomendasi di daerah basis, dan kini fokus kami menyelesaikan rekomendasi daerah kluster III, yaitu daerah dengan perolehan kursi di bawah 10 persen," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7).
Di daerah perolehan kursi di bawah 10 persen, Hasto menerangkan, PDI Perjuangan bekerja sama dengan sejumlah partai politik.
"Di daerah ini PDI Perjuangan bekerja sama dengan seluruh kekuatan Partai Koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, termasuk PKB, PPP, PAN, dan PBB. Kerja sama dengan nartai nasionalis seperti Golkar, Gerindra, Hanura, Perindo dan lain-lain juga banyak dilakukan," tutur Hasto.
Hasto melanjutkan, meskipun banyak daerah yang telah dinyatakan siap diumumkan.
Namun, dengan pertimbangan kondisi bangsa dan negara yang saat ini sedang fokus menghadapi pandemi Covid-19, maka pasangan yang akan diumumkan bersifat simbolik sebagai representasi provinsi.
"Pengumuman secara terbatas melalui teleconference akan dilakukan pada Jumat, 17 Juli 2020. Pascadiumumkan, setiap paslon wajib mengikuti Sekolah Partai guna memperkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila, kebijakan legislasi dan anggaran, tata pemerintahan yang baik dan bersih," ujarnya.
PDI Perjuangan sudah merampungkan rekomendasi dukungan untuk daerah basis di Pilkada Serentak, pada Desember 2020 mendatang.
- Anggota DPR Didik Melon Mulai Berjalan Kaki dari Jakarta ke Boyolali
- Bahlil Membantah Omongan Hasto, Agak Sok Tahu
- Jokowi Bantah Pernah Minta 3 Periode, Guntur Romli: Jadi Bahan Tertawaan Publik
- Aria Bima: Jangan Kemudian MKD Menjadi Polisi
- MKD Proses Aduan Warga soal Rieke, PDIP: Jangan Latah, Bisa-Bisa Dibubarkan
- MKD Panggil Rieke yang Mengkitik PPN 12 Persen, Deddy PDIP Sebut DPR Begini