PDIP Upayakan TK Jadi Ketua MPR
Lobi Partai Pemerintah
Kamis, 13 Agustus 2009 – 06:10 WIB
JAKARTA - PDIP mengincar kursi ketua MPR. Kandidat yang disiapkan untuk pos tersebut adalah politikus senior Taufiq Kiemas (TK). Untuk meloloskan suami Megawati ke pucuk pimpinan MPR itu, PDIP telah membangun komunikasi politik ke partai lain, termasuk partai pendukung pemerintah. "Kami berharap ini bisa diterima," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/8). Meski kader PDIP menjadi ketua MPR, Pram memastikan bahwa peluang amandemen konstitusi tetap ada. Apalagi, mekanismenya sudah diatur melalui UUD 1945. "Tapi, amandemen yang sudah berjalan empat kali ini sebaiknya bisa dijabarkan dulu sampai ke tingkat operasionalnya," ujarnya. Kalau payung hukum berubah terus, imbuh dia, bisa menimbulkan tumpang tindih peraturan di bawahnya.
Sesuai UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, komposisi pimpinan MPR terdiri atas lima orang. Yakni, satu ketua yang otomatis dijabat wakil dari DPR dan empat wakil ketua yang dibagi dua; dua dari DPR dan dua dari DPD. PDIP yang meraih 109 kursi legislatif masih berpeluang mendapatkan kursi MPR.
Baca Juga:
Untuk kursi pimpinan DPR, PDIP otomatis meraih kursi wakil ketua. Jabatan ketua dipegang oleh Partai Demokrat sebagai peraih kursi terbanyak. Lantas, apa pertimbangan PDIP menjagokan Kiemas yang sudah sepuh" "Kalau Pak Kiemas di sana, prinsip kehidupan berbangsa, seperti UUD 1945, ideologi Pancasila, NKRI, relatif bisa terjaga," ujar Pram, panggilan akrab Pramono Anung.
Baca Juga:
JAKARTA - PDIP mengincar kursi ketua MPR. Kandidat yang disiapkan untuk pos tersebut adalah politikus senior Taufiq Kiemas (TK). Untuk
BERITA TERKAIT
- Harati Klaim Ingin Meningkatkan Program yang Menyentuh Rakyat Kotawaringin Timur
- Jokowi Akan Mendampingi Luthfi-Yasin Berkampanye di Banyumas & Pantura
- Komunitas Kesenian Karawitan Bojonegoro Dukung Pasangan Wahono-Nurul
- Hendak Kampanye di Banyumas, Jokowi & Ahmad Luthfi Salat Jumat di Tegal
- Komisi III Bakal Mulai Fit And Proper Test ke Capim dan Cadewas KPK, Kapan?
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai