PDIP Usulkan Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah
jpnn.com, MAKASSAR - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya telah mengusulkan agar pelaksanaan pileg dan pilpres dilakukan dipisah.
Usulan itu berdasarkan hasil Kongres V PDI Perjuangan pada Agustus 2019 lalu yang telah mengamanatkan sikap politik para kadernya.
"Kami mengusulkan pileg dan pilpres harus secara terpisah," kata Hasto usai pembukaan "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan" di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12).
Tidak hanya itu, Hasto mengatakan, PDI Perjuangan juga mengusulkan penerapan parliamentary threshold secara berjenjang dari pusat sampai daerah.
Selain ambang batas parlemen, kata dia, presidential threshold yang telah diterapkan juga membutuhkan padanan multipartai yang sederhana.
Karena itu, ujar Hasto, ambang batas parlemen seharusnya bisa diterapkan secara berjenjang dari pusat sampai ke bawah. "Di tingkat pusat bisa ditingkatkan lagi," ujarnya.
Menurutnya, stabilitas maupun efektivitas sistem presidensial akan dapat diwujudkan kalau jumlah partai di DPR RI melalui mekanisme demokratis oleh rakyat itu pada akhirnya semakin terkonsolidasi.
Meski demikian, Hasto mengatakan, pengusulan pileg dan pilpres secara terpisah, peningkatan ambang batas parlemen, dan penerapan dari pusat sampai daerah, bukan berarti harus dimaknai PDI Perjuangan mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu.
Pelaksanaan pileg dan pilpres diusulkan agar dilakukan terpisah sesuai hasil Kongres V PDI Perjuangan.
- 2 Daerah ini Paling Rawan Terjadi Pelanggaran Netralitas ASN
- 19 Anggota DPR Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada 2024
- SBY Sebut Prabowo Punya Program Tepat Sasaran
- Respons Yasonna Setelah SK Kemenkumham Soal Masa Bakti Pengurus PDIP Digugat
- Tolak Pendaftaran Masinton-Mahmud, KPUD Tapteng Dituding Melakukan Pembegalan
- 120 Anggota DPRD Jateng Dilantik, Terbanyak dari PDIP