PDIP: Usut Keterlibatan Oknum TNI di Pilkada Kepri

“Jadi memang ada landasan presiden bicara seperti itu. TNI dan Polri harus netral,” tegas Trimedya.

Seperti diketahui, tim hukum DPP PDIP menemukan dugaan intimidasi oleh sejumlah tentara terhadap pengurus PDIP pada hari Rabu (9/12) di Kecamatan Bengkong, Batam.

Dalam laporan tim hukum PDIP, sejumlah anggota TNI tiba-tiba menangkap Alex yang merupakan pengurus cabang PDIP dan juga koordinator saksi pilkada 2015 sebelum pilkada digelar. Akibat penangkapan itu, persiapan saksi-saksi pilkada menjadi terganggu.

Trimedya mengatakan, Markas Besar TNI harus menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo supaya tidak ada petinggi atau prajurit TNI yang bermain politik praktis. “Statement presiden itu harus ditindaklanjuti,” ujar Trimedya.

Di samping itu, kata Trimedya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga harus memanggil petinggi militer di daerah yang pada pilkada lalu diduga terlibat politik praktis.

“Segera panggil mulai dari pangdam (Kodam) hingga dandim (Kodim) dan Danramil (Koramil),” ujarnya.

Selain itu, Trimedya juga meminta Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan PDIP terkait dugaan keterlibatan militer dalam Pilkada Riau.

“Bawaslu harus melihat ini secara baik dan menindaklanjutinya. Entah apakah diperlukan penghitungan ulang atau pemilihan ulang. Sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku saja,” ujar Trimedya.(fri/jpnn)