PDIP Wayangan Peringati Kudatuli, Hasto Bilang di Yogyakarta Ada Sengkuni

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menggelar pertunjukan wayang kulit dalam rangka memperingati peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Wayangan semalam suntuk itu digelar di pelataran parkir DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/7) malam.

Dalang pada pergelaran wayang itu adalah Ki Warseno Slank dengan lakon Abimanyu Ranjam. Ceritanya tentang Abimanyu saat menghadapi kelicikan Kurawa dalam Baratayudha.

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, wayang bukan hanya tontonan yang sarat falsafah kehidupan, tetapi juga menjadi media untuk memahami konstelasi politik terkini. "Tampilan politik dalam dunia kontemporer kini juga tecermin dari wayang," ujarnya sebelum pertunjukan wayang dimulai.

Lebih lanjut Hasto menceritakan perjalanan PDIP sejak masih bernama PDI di era Orde Baru dan munculnya Kudatuli. Menurutnya, Kudatuli merupakan puncak intervensi penguasa saat itu untuk membungkam suara arus bawah yang mengharapkan keadilan dan demokrasi pada sosok Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati yang sudah terpilih menjadi ketua umum PDI hasil kongres luar biasa di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 6 Desember 1993, diganggu dan dirongrong agar terdepak dari pucuk pimpinan partai berlambang kepala banteng tersebut. Hingga akhirnya pada 27 Juli 1996, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat yang dikuasai pendukung Megawati diambil alih oleh kelompok yang didukung penguasa saat itu.

“Dalam peristiwa Kudatuli kita lihat PDI dihabisi oleh pemerintah dengan mengambil alih kantor secara paksa. Kantor adalah simbol dan tempat pusat pengorganisasian dalam menjalankan semua kegiatan partai,” tegas Hasto.

Menurut Hasto, saat itu Sekretaris Jenderal PDI Alex Litaay sudah memberikan masukan kepada Megawati agar memanfaatkan peristiwa itu sebagai momentum politik untuk melakukan revolusi. Namun, kata Hasto melanjutkan, Megawati punya punya pandangan.

Putri Proklamator RI itu percaya bahwa perjuangan tak bisa dilakukan dengan kekerasan dan melanggar hukum. "Maka Ibu Mega mengatakan tak akan melakukan revolusi, tapi akan melakukan gugatan hukum,” sambung Hasto.