PDIP Yakin Ekonomi Gotong Royong Mampu Angkat Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Buruh, Tani dan Nelayan Mindo Sianipar meyakini ekonomi berbasis gotong royong mampu mengangkat kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikan Mindo setelah mengikuti forum group discussion (FGD) dengan tema Ekonomi Gotong Royong Sebagai Pilar Ekonomi Nasional di Kantor DPP PDIP, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
"Menurut para ahli, ekonomi gotong royong inilah yang bisa mengangkat ekonomi rakyat. Ini adalah pengalaman mereka, tentu ada beberapa penyempurnaan yang disampaikan tadi, perlu SDM-nya ditingkatkan dalam rangka menerapkan ekonomi gotong royong," kata Mindo.
BACA JUGA: GM Arema FC Minta Milomir Seslija Ganti Poin Hilang di Laga Tandang
Menurut Mindo, PDIP ingin melahirkan rumusan tentang konsep ekonomi gotong royong yang relevan untuk zaman ini. Nantinya, rumusan itu akan dibawa dalam Kongres V PDIP untuk dibahas bersama-sama.
Oleh karena itu, dalam FGD ini diundang sejumlah praktisi, peneliti, investor dan pengambil kebijakan.
"Kami meminta informasi, meminta masukan ke masyarakat luas, kepada para ahli, pelaku usaha, dan sebagainya. Masukan masukan ini akan kami catat lagi, kami pikir lagi di Kongres yang akan datang," jelas Mindo.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Sekjen PPP Soal Penambahan Anggota Koalisi Jokowi - Ma'ruf
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Buruh, Tani dan Nelayan Mindo Sianipar mengatakan ekonomi berbasis gotong royong mampu mengangkat kesejahteraan rakyat.
- Bertemu Pangeran Khaled di UEA, Megawati: Berlangsung Hangat dan Kekeluargaan
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- PDIP Membekali Kepala Daerah dengan Konsepsi Kenegaraan Sebelum Digembleng Prabowo
- Megawati Ultah ke-78, Kader PDIP Kasih Kado Berupa Gerakan Menaman Pohon
- Guru Besar Sebut Hasto Punya Hak Perlindungan di Kasus Harun Masiku
- Respons PDIP Semarang soal Kasus Mbak Ita di KPK