PDIP Yakin GBHN Bisa Membawa Kemajuan Nasional
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menganggap penghidupan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amandemen terbatas UUD 1945 bisa membawa kemajuan nasional.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Indonesia adalah negara besar yang diisi pulau-pulau, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan konsepsi pembangunan nasional.
"Haluan Negara berangkat dari penjabaran ideologi Pancasila, mengabdi pada tujuan bernegara, dan memuat hal yang pokok, berupa guiding principles, misalnya terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan, kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/8).
BACA JUGA : GBHN Dihidupkan Lagi, Buka Peluang MPR Bisa Makzulkan Presiden
Hasto melanjutkan, GBHN juga mengunci pembangunan dalam 25 tahun sampai seratus tahun ke depan.
Dengan begitu, pembangunan nasional terselenggara secara menyeluruh, bukan hanya di pusat melainkan juga di daerah-daerah.
Lebih lanjut kata Hasto, yang membedakan GBHN dengan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terletak pada kenyataan bahwa aturan tersebut terpaku pada eksekutif.
Hal itu dikarenakan tugas mencapai tujuan negara hanya tanggung jawab presiden, padahal diperlukan juga gotong royong lembaga negara lainnya.
GBHN menjadi pedoman dasar bagi seluruh lembaga negara untuk bergerak pada arah yang sama.
- Megawati Ultah ke-78, Kader PDIP Kasih Kado Berupa Gerakan Menaman Pohon
- KPK tak Hadir, PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Guru Besar Sebut Hasto Punya Hak Perlindungan di Kasus Harun Masiku
- Respons PDIP Semarang soal Kasus Mbak Ita di KPK
- Prabowo Terganjal Beban Pemerintah Terdahulu Untuk Mengentaskan Kemiskinan
- Hasto Ungkap Perkembangan Terbaru Soal Kabar Pertemuan Megawati-Prabowo