PDIP Yakin GBHN Bisa Membawa Kemajuan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menganggap penghidupan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amandemen terbatas UUD 1945 bisa membawa kemajuan nasional.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Indonesia adalah negara besar yang diisi pulau-pulau, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan konsepsi pembangunan nasional.
"Haluan Negara berangkat dari penjabaran ideologi Pancasila, mengabdi pada tujuan bernegara, dan memuat hal yang pokok, berupa guiding principles, misalnya terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan, kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/8).
BACA JUGA : GBHN Dihidupkan Lagi, Buka Peluang MPR Bisa Makzulkan Presiden
Hasto melanjutkan, GBHN juga mengunci pembangunan dalam 25 tahun sampai seratus tahun ke depan.
Dengan begitu, pembangunan nasional terselenggara secara menyeluruh, bukan hanya di pusat melainkan juga di daerah-daerah.
Lebih lanjut kata Hasto, yang membedakan GBHN dengan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terletak pada kenyataan bahwa aturan tersebut terpaku pada eksekutif.
Hal itu dikarenakan tugas mencapai tujuan negara hanya tanggung jawab presiden, padahal diperlukan juga gotong royong lembaga negara lainnya.
GBHN menjadi pedoman dasar bagi seluruh lembaga negara untuk bergerak pada arah yang sama.
- Eks Wakapolri: Dakwaan KPK Terhadap Hasto Dilebih-lebihkan, Pasal Pokok Juga Tak Jelas
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Rekan-Rekan Sekjen PDIP Hadir di Sidang Perdana, Pakai Kaus Hasto Tahanan Politik
- Bicara Sebelum Sidang Perdana, Hasto: Saya Adalah Tahanan Politik