PDIP Yakin KPK Bakal Tahan Hasto pada Senin Nanti, Tujuannya Mengganggu Kongres Partai

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprediksi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setelah menjalani pemeriksaan pada Senin (13/1) mendatang. PDIP menyebutkan motif KPK menahan Hasto untuk mengganggu Kongres PDIP pada April 2025 mendatang.

"Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

"Penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi Partai. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparaturnya di penghujung kekuasaannya," tambah Ronny.

Menurut Ronny, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto, tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal Partai jelang Kongres.

"Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik," kata Ronny.

Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi diduga langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidaanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi.

"KPK yanf kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya," kata Ronny.

DPP PDIP menyerukan semua kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengawut-awut partai.