PDP Merasa Dizalimi KPUD

Karena itu saat ditanya selain di Sumut, di daerah mana lagi PDP tidak lolos verifikasi faktual, Roy mengaku tidak mau lagi melihat hal tersebut. Hal ini tidak lain karena banyaknya temuan kecurangan yang terjadi.

“Yang kita mau itu KPUD benar-benar fairplay. Tapi nyatanya verifikasi kita itu ditukangi. Katanya KTA harus ada alamat, Nomor Induk Kependudukan dan dilengkapi dengan data diri lainnya. Nah itu semua kita penuhi. Tapi tetap tidak lolos, Sementara kalau dilihat KTA Partai Golkar, itu hanya ada nama dan nomor keanggotaan. Tidak ada alamat sama sekali, tapi kenapa bisa lolos? Padahal dari syarat keanggotaan kan mereka nggak memenuhi ketentuan,” katanya.

Namun begitu, Roy percaya, KPU Pusat dapat mengerti dan memahami kondisi yang ada. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menginginkan adanya perubahan melalui hasil Pemilu yang jujur dan adil nantinya.

“Apabila KPU membutakan diri dan bertindak tidak adil dan tidak jujur, maka kami akan melakukan perlawanan dengan apapun risiko yang harus kami hadapi,” katanya.