PDS: Penetapan Angka PT Berbau Mistik

JAKARTA - Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS) Denny Tewu mengatakan bahwa partai politik (Parpol) baik yang ada di DPR maupun di luar DPR posisi hukumnya sama. Hal itu mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu.

Menurut Denny, saat ini ada upaya serius dari partai politik besar yang ada di DPR untuk merevisi pasal dan ayat tersebut, hingga partai kecil di luar parlemen harus memverifikasi ulang adalah dalam rangka membunuh partai-partai kecil di Indonesia. Atau, imbuh dia, sebaliknya nanti MK memutuskan semua Parpol peserta Pemilu 2014 harus melakukan verifikasi, maka akan terjadi kanibalisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) secara besar-besar.

"Dalam UU Nomor 10 tahun 2008 pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Namun dalam draf revisi UU Pemilu, pasal itu dihilangkan," kata Denny Tewu, usai menemui Ketua DPR Marzuki Alie, bersama Forum Lima, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (13/3).

Dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 disebutkan, yang dimaksud Pemilu sebelumnya adalah mulai Pemilu 2009 dan selanjutnya. Tapi dalam draf revisi sekarang, ungkap Denny, itu di-drop dan diganti menjadi hanya yang lolos PT (parliamentary threshold).