PDS Resmi Gugat KPU ke Bawaslu
Selasa, 15 Januari 2013 – 18:14 WIB

PDS Resmi Gugat KPU ke Bawaslu
JAKARTA – Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), secara resmi melayangkan pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang.
Menurut Ketua Umum PDS, Deny Tewu, langkah pengaduan ditempuh karena merasa KPU berbuat tidak adil. Jika 16 parpol yang lebih dulu dinyatakan lolos verifikasi administrasi diberi waktu 2 bulan untuk diverifikasi faktual, PDS bersama 17 parpol lain yang diperintahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diverifikasi kemudian, hanya diberi waktu 23 hari.
Baca Juga:
“Ini kan berarti ada perlakuan yang berbeda dan tentu menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pemilu 2014. Apalagi 23 hari itu masih dipotong libur Natal,” ujarnya di gedung Bawaslu Jakarta, Selasa (15/1).
Sebagaimana diketahui, DKPP dalam putusannya tertanggl 27 November 2012 lalu, memerintahkan KPU menyertakan 18 parpol untuk diverifikasi faktual. Atas hal ini, KPU kemudian menetapkan jadwal verifikasi parpol dimaksud dari tanggal 5-28 Desember 2012. Sementara terhadap 16 parpol yang sebelumnya dinyatakan lolos administrasi, verifikasi faktual digelar dari 28 Oktober hingga 28 Desember 2012.
JAKARTA – Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), secara resmi melayangkan pengaduan ke Badan Pengawas
BERITA TERKAIT
- Mardiono Lakukan Doa Bersama Untuk Melepas Jemaah Umrah di Kantor DPP PPP
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Kawal Amanat Warga Jakarta, KPU Bakal Rilis Buku Janji Kampanye Pramono-Rano
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya